Persyaratan Umum Peserta Sertifikasi 2014

Tahun depan akan menjadi penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang terakhir. Karena pada tahun 2015 yang akan datang, penyelenggaraan sertifikasi guru akan dilaksanakan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Guru akan memperoleh gelar profesional setelah mengikuti perkuliahan dengan beban belajar pada PPG yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pelaksanaan PLPG 2014 akan dimulai dengan proses verifikasi calon peserta. Terdapat beberapa perbedaan mendasar pada pelaksanaan PLPG 2014 jika dibandingkan dengan pelaksanaan PLPG sebelumnya. Perbedaan tersebut mulai dari mekanisme penyelenggaraan hingga proses penetapan peserta.
Perbedaan penyelenggaraan sertifikasi 2014
1. Modul/bahan ajar peserta PLPG akan diserahkan lebih awal sebelum peserta mengikuti PLPG.
2. Penetapan peserta dilaksanakan setelah selesai uji kompetensi (UK) dan UK diikuti seluruh guru yang belum bersertifikat pendidik dan telah memenuhi persyaratan.
3. Perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan data base NUPTK dalam hal ini PADAMU NEGERI dan dipublikasikan secara online.
4. Penetapan sasaran/kuota peserta sertifikasi didasarkan pada keseimbangan usia dan keadilan proporsional jumlah peserta antar provinsi
Persyaratan umum peserta sertifikasi guru 2014
1. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kemdikbud kecuali guru Pendidikan Agama. Sertifikasi bagi guru Pendidikan Agama dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kemenag dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kemenag (Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).
2. Memiliki kualifikasi akademik sarjana strata 1 (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan.
3. Bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, maka harus memenuhi ketentuan diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), dan berusia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas tersebut.
4. Sudah menjadi guru pada suatu satuan pendidikan baik sebagai PNS atau non PNS pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan tanggal 30 Desember 2005.
5. Bagi guru non PNS yang mengajar di sekolah swasta harus memiliki SK sebagai guru tetap yayasan (GTY) minimal 2 tahun secara terus menerus dari penyelenggara pendidikan.
6. Bagi guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota.
7. Belum berusia 60 tahun pada tanggal 1 Januari 2014.
8. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti PLPG, maka LPTK berhak melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksanaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaannya dalam PLPG.
9. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). NUPTK ini sudah harus dinyatakan sebagai NUPTK aktif pada sistem layanan transaksional PADAMU NEGERI.
Meskipun persyaratan umum peserta sertifikasi 2014 ini masih bersifat DRAFT dan belum menjadi Buku 1 sertifikasi guru 2014 karena belum disahkan, namun kiranya dapat menjadi acuan sementara bagi guru-guru yang beleum memiliki sertifikat pendidik. Mengingat bahwa yang menjadi database sumber pada aplikasi AP2SG adalah PADAMU NEGERI, maka sebaiknya guru segera melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Termasuk perbaikan jenjang pendidikan, mengingat, jenjang pendidikan peserta sertifikasi guru 2014 wajib S1. Semoga bermanfaat.

pedoman pengisian formulir A1

Pedoman Pengisian Formulir A 1 ( Pengajuan NISN  baru )

I.Umum:

1. Pilih Jenjang diisi dengan jenjang sekolah anak tersebut
2. Nama Kab/Kota diisi dengan nama kabupaten/kota sekolah berada
3. Nama Provinsi diisi dengan nama provinsi sekolah berada
4. Tanggal Pengajuan diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun  pengajuan
5. NPSN diisi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional dimana siswa tersebut terdaftar/aktif disekolah yang sekarang, lengkapi kolom NPSN sampai ke siswa urutan terakhir.
6. Nama Sekolah diisi dimana siswa tersebut terdaftar/aktif disekolah yang sekarang
7. Nama siswa diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam akta kelahiran atau ijazah
8. Tempat lahir diisi sesuai yang tertera pada akta kelahiran
9. Tanggal lahir diisi sesuai yang tertera pada akta kelahiran
10. Jenis Kelamin diisi dengan angka :

1 = Laki-laki                            

2 = Perempuan

11. Agama diisi dengan angka :

1 =  Islam                                                                               

2 =  Kristen                             

3 =  Katholik                                       

4 =  Hindu

5 =  Budha

6 =  Konghu-chu

7 =  lain-lain / Kepercayaan

12. Alamat diisi dengan alamat tempat tinggal siswa sekarang
13. Tingkat diisi dengan kelas/rombongan belajar siswa di sekolah
14. Nama ibu kandung diisi sesuai dengan akta kelahiran (tanpa gelar/jabatan)

II. Khusus

1. Form A1 yang sudah diisi, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan distempel
2. File yang dikirim lewat email :

·         MS Excell 97-2003 Workbook (xls)

·         file pdf ( hasil scan dari file excel yang sudah di print dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan distempel)

·         Tidak berformat Rar/Zip.

3. Nama file disimpan atau Save as dengan nama : Nomor NPSN-Namasekolah

·         contoh: 12345678-SDN Gotong Royong

4. Penulisan nama siswa tidak menggunakan tanda baca ( ’, - , ) dan tidak boleh disingkat.
5. Penulisan Tanggal lahir menggunakan format YYYY-MM-DD

·         contoh: 1991-03-16

6. Penulisan Agama dan Jenis Kelamin menggunakan angka
7. Penulisan Tingkat/Kelas menggunakan angka bukan romawi ( Misal  1,2, ..., 12)
8. Dinas kab/kota yang mengkoordinir pengajuan NISN melampirkan surat keterangan pengajuan  NISN yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan setempat dan distempel (hasil scan dalam bentuk file pdf)

Alamat Website : nisn.data.kemdikbud.go.id

Email PDSP : pdsp@kemdikbud.go.id

Helpdesk NISN : (021) 57905777

                           (021) 57904804

Selain data guru, data PTK, data siswa, juga data dapodik sekolah dapat dilihat apakah sudah terkirim dan diterima server, dan dapat dicek secara online dengan cara :

 1. Buka situs kemendikbud, http://infopendataan..dikdas.kemdikbud.go.id
 2. Klik Beranda, lihat report pendataan pendidikan dasar 2012
 3. Pilih propinsi, lalu klik tanda plus (+)
 4. Pilih nama kabupaten, klik tanda plus (+)
 5. Pilih nama kecamatan
 6. lalu akan terlihat nama sekolah kita beserta keterangan status Apabila data sudah diterima server maka ada keterangan tanggal diterima dan keterangan statusnya.
contoh bila keterangan status tertulis “berhasil diproses” berarti sudah diterima server, Apabila data sekolah kita belum diterima berarti kemungkinan masih menunggu proses, atau gagal proses, atau belum pernah di update atau bagaimana ???? Nah di sinilah perlunya kita mencari tahu terutam bertanya ke kantor diknas kabupaten/kota setempat. Cara-cara meng-update data dapat dipelajari melalui softwere Aplikasi Pendataan Sekolah yang diberikan oleh kemendikbud. Memang masih banyak ditemukan kekurangan-kekeliruan data Dapodik Sekolah, baik data guru, data PTK, data siswa maupun data sekolah. Saat ini “operator dapodik sekolah” masih melakukan perbaikan agar data-data sekolahnya cepat dinyatakan valid. TERIMA KASIH Sudah mampir di blog sederhana ini

Kriteria guru penerima Tunjangan Fungsional adalah sebagai berikut:

• Guru bukan pegawai negeri sipil atau Non PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan;
 • Memiliki masa kerja sebagai guru secara terus menerus sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dengan ketentuan, terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2006 secara terus menerus bagi Non PNS yang bertugas di se satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan pertama sebagai guru;
 • Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas minimal 24 jam tatap muka per minggu bagi guru yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pembagian Tugas Mengajar oleh Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat atau ekuivalen dengan 24 jam tatap muka per minggu setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 • Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan mengajar minimal enam (6) jam tatap muka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
 • Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan mengajar minimal dua belas (12) jam tatap muka per minggu atau membimbing delapan puluh (80) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
 • Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala unit produksi mengajar minimal dua belas (12) jam tatap muka per minggu;
 • Guru yang bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling sedikit mengampu seratus lima puluh (150) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan;
 • Guru yang bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit enam (6) jam tatap muka per minggu;
 • Guru yang bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus seperti pada daerah perbatasan, terluar, terpencil, atau terbelakang; masyarakat adat yang terpencil; dan/atau mengalami bencana alam; bencana sosial; dan tidak mampu dari segi ekonomi;
 • Guru yang berkeahlian khusus yang diperlukan untuk mengajar mata pelajaran atau program keahlian sesuai dengan latar belakang keahlian langka yang terkait dengan budaya Indonesia;
 • Guru yang tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan kompetensinya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu.
• Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
• Memiliki nomor rekening tabungan yang masih aktif atas nama penerima Tufung.
• Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan Fungsional yang diberikan kepada Guru Non PNS bersifat berkelanjutan sampai tahun 2015 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.